Pakar Nilai Mustahil, Big Data Tunda Pemilu Luhut Perlu Pembuktian
Pendiri Drone Emprit serta Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menilai, big data 110 juta orang yg dikemukakan ketua Bidang Kemaritiman serta Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan Pemilu mustahil dan mesti dibuktikan atau ‘jangan dianggap’.
Hal itu disampaikan Ismail pada siaran langsung pada Space Twitter ‘Tunda Pemilu Manipulasi Big Data’ pada Senin (21/3) pagi.
“Respons saya eksklusif clear bahwa big data 110 ini impossible dapetin data atau terdapat sekitar 11 juta orang. Cuma kita enggak bisa bilang possible saja waktu ada di bidang big data, harus dibuktikan,” ujar Ismail.
Ismail juga meminta metodologi pengambilan big data yg disebut Luhut segera diungkap ke publik, supaya peneliti lain mampu mereplikasi ulang klaimnya.
Penyuplai data misterius
Ismail menduga ada pihak eksklusif yg menyuplai big data 110 juta itu pada Luhut. namun hingga sekarang Ismail tidak memahami siapa pihak yang memberi data tadi.
Lebih lanjut dia mengingatkan hati-hati jangan hingga big data digunakan pemerintah buat menjustifikasi sesuatu yang tak benar, atau basis datanya tak benar.
Beliau menilai publik harus mengetahui Jika ada pihak yg mengklaim punya big data tanpa membuka metodologi, maka klaim tersebut jangan dipercaya.
Baca Juga : Permintaan Zelenskyy soal Facebook Blokir Rusia Ditolak Meta
“Memanfaatkan ketidaktahuan publik terhadap big data menjamin ini basisnya big data akan tetapi tidak membuka metodelogi. Sangat penting ke depan ini publik wajib tahu ketika ada orang menjamin big data akan tetapi tanpa membuka metodeloginya ini jangan dianggap,” katanya.
Sejak 2019
Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto yang juga hadir pada diskusi menyebut narasi perpanjangan masa jabatan presiden sudah digaungkan semenjak 2019, tetapi sampai sekarang narasi itu di media umum masih ada.
Berdasarkan riset LP3ES bersama Drone Emprit, Jika narasi itu lama bertahan pada media umum, bukan tidak mungkin digaungkan pasukan siber atau buzzer.
“Riset antara LP3ES bersama drone emprit, pada info-gosip yang sangat awet yang umumnya bisa bertahan begitu lama , umumnya itu terdapat yang menggerakkannya, ada satu upaya manipulasi opini publik yg sistematis yg di belakangnya ada pasukan siber,” ujarnya.
Sebagai bandingan, Wijayanto berkata gosip arti atau berita pada media sosial saja hanya bertahan paling lama 1 hingga 3 bulan. Padahal berita tadi terbilang poly penikmatnya di kalangan masyarakat.
Tetapi, informasi perpanjangan masa jabatan presiden ini telah dihembuskan ke rakyat sejak 2019. Ditambah lagi ketika ini ada klaim big data asal media sosial, maka beliau menyimpulkan memang ada upaya buat perpanjangan masa jabatan presiden.
“Bila ini sudah dihembus semenjak beberapa tahun lalu, adalah terdapat upaya buat itu (perpanjangan masa jabatan),” tuturnya.
