Dosen Fakultas Hukum UMA Dr. Andi Hakim Lubis Jadi Narasumber TVRI Sumut
Sebagai seorang ahli hukum pidana yang sering terlibat dalam proses penyidikan, Dr. Andi Hakim Lubis menekankan bahwa munculnya istilah #NoViralNoJustice merupakan kritik penting bagi aparat penegak hukum. Istilah ini menjadi pengingat agar mereka bekerja lebih profesional dan cepat dalam menangani berbagai kasus hukum di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kerja penegakan hukum. Jika masyarakat merasa proses hukum lambat, mereka cenderung memviralkan kasus di media sosial untuk menarik perhatian publik dan mendesak penyelesaian yang lebih cepat.
Namun, Dr. Andi juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa setiap proses hukum memerlukan waktu. Dalam hukum pidana, dikenal adanya Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana, yang mengatur proses penyelidikan dan penyidikan secara hati-hati. Masyarakat memiliki hak untuk meminta perkembangan penyelidikan (SP2HP) dari penyidik, yang harus mereka berikan secara berkala, baik diminta maupun tidak.
Dr. Andi berharap agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat saling introspeksi. Masyarakat perlu memahami bahwa menetapkan seseorang bersalah tidaklah mudah dan memerlukan proses serta kehati-hatian. Prinsip “lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah” harus menjadi pegangan dalam penegakan hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus bekerja dengan profesionalisme dan menyelesaikan segala sesuatu dengan benar. Melayani masyarakat dengan cinta dan kebaikan akan membuat mereka merasa terlindungi dalam proses hukum yang berlangsung.
