PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON-APARATUR SIPIL NEGARA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021

Yth.

Direktur Jenderal
Inspektur Jenderal
Kepala Badan
Sekretaris Unit Utama
Kepala Biro
Kepala Pusat
Direktur
Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum:
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non-Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 202 1 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan
Pejabat Pimpinan Tinggi Non-Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021, dengan ini disampaikan ha1-hal sebagai berikut.

Bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non-Aparatur Sipil Negara (PPT Non-ASN) yang akurat, terkini, dan terintegrasi, perlu dilakukan Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non-ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai dan laman yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pimpinan unit kerja wajib memastikan setiap pegawai di unit kerjanya untuk segera melakukan aktivasi akun di Aplikasi MySAPK.
Setiap ASN dan PPT Non-ASN melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadi yang mencakup:
1. data personal;
2. riwayat jabatan;
3. riwayat pendidikan dan diklat/kursus;
4. riwayat Sasaran Kinerja Pegarvai (SKP);
5. riwayat penghargaan (tanda jasa);
6. riwayat pangkat dan golongan ruang;
7. riwayat keluarga;
8. riwayat peninjauan masa kerja (PMK);
9. riwayat pindah instansi;
10. riwayat cuti di luar tanggung,an negara (CLTN);
11. riwayat CPNS/PNS; dan
12. riwayat organisasi.
Tata cara aktivasi akun dan pemutakhiran data tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
Setiap usul pemutakhiran data mandiri akan diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator Instansi dan/atau BKN sesuai dengan kewenangan.
Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2021, dan dapat diperpanjang sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
Verifikasi dan persetujuan dalur bcrlangsung pada bulan Juli 2021 sampai dengan akhir bulan Januari 2022, dan dapat diperpanjang sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
Apabila ASN dan PPT Non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.
Bagi pegawai yang status kepegawaiannya tidak aktif dikarenakan permasalahan data pegawai, maka unit kerja melalui Biro Sumber Daya Manusia mengusulkan pengaktifan status kepegawaian dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BKN.
lnformasi lebih lanjut mcngenai Pemutakhrian Data Mandiri ASN dan PPT Non-ASN dapat diakses pada laman http://ringkas.kemdikbud.go.id/PDM2021 .